Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Prinsipnya diletakkan pada kekuatan individu dan sosial (Hikmat, 2001). Konsep atau istilah pemberdayaan dalam banyak kegiatan dan program aksi diarahkan kepada muara yang relatif sama, yakni membuat sasaran atau masyarakat memiliki kemampuan “daya” agar masyarakat sasaran terangkat dari keterpurukannya. Dalam konsep aslinya, pemberdayaan masyarakat lebih difokuskan kepada nuansa agar masyarakat sasaran dapat diposisikan terlibat aktif dalam proses pembangunan.

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan (dalam penerapan untuk nelayan kecil) berarti menuju kepada terbentuknya kemandirian nelayan itu, yaitu berperilaku efisien, modern dan berdaya saing tinggi. Perilaku efisien artinya berpikir dan bertindak serta menggunakan sarana produksi secara tepatguna atau berdayaguna. Berperilaku modern artinya mengikuti dan terbuka terhadap perkembangan dan inovasi serta perubahan yang ada (Sasono, 1999), sedangkan berdaya saing tinggi yaitu mampu berpikir dan bertindak serta menggunakan sarana produksi atas dasar memperhatikan mutu hasil kerjanya dan kepuasan konsumen yang dilayaninya (Sumardjo, 1999).

Gagasan pemberdayaan ekonomi kerakyatan menurut Mahmudi (1999) adalah upaya mendorong dan melindungi tumbuh dan berkembangnya kekuatan ekonomi lokal dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) oleh masyarakat yang berbasiskan pada kekuatan rakyat. Muatan gagasan ini tidak saja dituntut untuk dapat mendayagunakan dan menghasilgunakan potensi sumberdaya lokal untuk kepentingan kesejahteraan rakyat, tetapi juga terlindunginya hak-hak rakyat dalam pengelolaan sumberdaya lokal sesuai dengan kepentingan ekonomi dan sosialnya.

Kartasasmita (1997) menyatakan bahwa upaya memberdayakan masyarakat dapat di lihat dari tiga sisi: Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Titik tolaknya adalah bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena, kalau demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk pembangunan daya itu, dengan mendorong, memotivasikan dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Melindungi harus di lihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, dan eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus mampu mengembangkan teknik-teknik pendidikan tertentu yang imajinatif untuk menggugah kesadaran masyarakat. Menurut Sikhondze (Karsidi, 2001), orientasi pemberdayaan haruslah membantu sasaran (nelayan) agar mampu mengembangkan diri atas dasar inovasi-inovasi yang ada, ditetapkan secara partisipatoris, yang pendekatan metodenya berorientasi pada kebutuhan masyarakat sasaran dan hal-hal yang bersifat praktis, baik dalam bentuk layanan individu maupun kelompok, sedangkan peran petugas pemberdayaan masyarakat (pendamping) sebagai outsider people adalah sebagai konsultan, peran pembimbingan dan peran penyampai informasi. Dengan demikian peranserta kelompok sasaran (masyarakat itu sendiri) menjadi sangat dominan. Belajar dari pengalaman menunjukkan bahwa ketika peran penguasa sangat dominan dan peranserta masyarakat dipandang sebagai kewajiban, maka masyarakat justru terpinggirkan dari proses pembangunan.

Sebagai suatu proses belajar, konsep pemberdayaan berkonotasi aktif, positif dan dinamis. Umumnya dilakukan dari dan oleh orang-orang di luar sistem sosial masyarakat (pendidikan non-formal), sebagai pengantar perubahan (outsider change agents), bekerja sama dengan orang-orang dari dalam sistem sosial masyarakat sebagai pengantar perubahan (insider change agents) yang bertujuan agar di dalam sistem sosial masyarakat itu cepat atau lambat akan terjadi perubahan yang lebih positif dalam daya-daya yang tergolong masih rendah dan perlu ada peningkatan. Antara outsider maupun insider, change agents umumnya adalah orang-orang yang memiliki kepedulian dan obsesi yang tinggi serta terpanggil untuk secara ikhlas membantu membebaskan masyarakat dari keterpurukannya.

Menurut Slamet (2003), pemberdayaan adalah suatu proses belajar yang ditawarkan kepada masyarakat sasaran, agar dengan berbagai potensi (daya) yang mereka miliki dapat belajar menolong dirinya sendiri sehingga pada gilirannya akan tercapai kondisi baru yang lebih baik sesuai harapan yang dicita-citakan. Memberdayakan berarti memberi daya kepada yang tidak berdaya dan atau mengembangkan daya yang sudah dimiliki menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat bagi masyarakat yang bersangkutan. Sebagai suatu proses ke arah perubahan, maka pemberdayaan masyarakat mengandung makna: masyarakat membangun dirinya, mereka menjadi tahu, mengerti, paham, bermotivasi, berkesempatan, mampu melihat dan memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerja sama, tahu adanya berbagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani menghadapi resiko, mampu menyerap informasi dan mampu bertindak sesuai situasi dan daya/potensi yang mereka miliki dengan tetap teguh kepada nilai-nilai luhur yang bermartabat. Pemberdayaan masyarakat akan menghasilkan masyarakat yang dimanis, kritis, dan progresif secara berkelanjutan sesuai dengan motivasi intristik dan sekaligus ekstrinstik.

Sebagai suatu proses belajar, antara agen pembaharuan/pendamping/penyuluh dan masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan atau yang diberdayakan harus terjalin kerjasama dalam proses tersebut. Suasana yang demokratis merupakan sarana yang kondusif terjadinya interaksi dan komunikasi antar keduanya. Pemberdayaan juga merupakan kegiatan mendidik, karena itu prosesnya haruslah mendidik dan bukan “dipaksa-terpaksa-terbiasa.” Bagaimana pun sulitnya secara ideal harus selalu dengan proses mendidik. Kesabaran menunggu perkembangan individu/kelompok yang diberdayakan sampai benar-benar berdaya dan mandiri adalah kunci pemberdayaan (Asngari, 2008).

Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan (capacity strenghtening) masyarakat, agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam keseluruhan proses pembangunan, terutama pembangunan yang ditawarkan oleh penguasa/pemerintah dan atau pihak luar (pendampingan, LSM, dll). Dengan demikian, memberdayakan masyarakat berarti menciptakan peluang bagi masyarakat untuk menentukan kebutuhannya, merencanakan dan melaksanakan kegiatannya, yang akhirnya menciptakan kemandirian permanen dalam kehidupan masyarakat itu sendiri (Syarief, 2001).

Menurut Weissglass dan Bustang (2008), pemberdayaan (empowement) adalah suatu proses yang mendukung orang-orang untuk membangun suatu pengertian dan tindakan yang baru mengenai kebebasan yang mereka pilih (a process of supporting people to construct meaning and exercise their freedom to choise), sedangkan Cristensen dan Robinson (1984) mengungkapkan pemberdayaan adalah suatu proses pribadi dan sosial. Memberdayakan mengandung makna pembebasan kemampuan pribadi, kompetisi, kreativitas, dan kebebasan bertindak, sedangkan diberdayakan mengandung makna memberikan suatu gelombang kekuatan dari seseorang kepada yang lainnya dan juga berasal dari dalam, khususnya kekuatan untuk bertindak dan berkembang untuk menjadi sesuatu yang disebut oleh Paolo Freire “lebih memanusiakan manusia.” Pemberdayaan masyarakat adalah menciptakan suasana atau iklim untuk mewujudkan pengembangan potensi masyarakat dengan mendorong, memotivasi, menyadarkan potensi yang dimilikinya untuk berkembang. Memberdayakan masyarakat dalam bentuk tindakan nyata berupa penyediaan dan berbagai informasi serta peluang pengembangan dan pemanfaatan iptek. Memelihara keberlanjutan suasana/iklim interaksi timbal balik yang beretika antar elemen masyarakat (Sumodiningrat, 1997).

Lebih lanjut dikatakan oleh Sumodiningrat bahwa upaya memberdayakan masyarakat dapat dilakukan melalui tiga jalur. Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi (daya) yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya membangun daya itu dengan mendorong, memberikan motivasi, dan membangkitkan kesadaran agar potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering). Dalam kerangka ini diperlukan langkah-langkah yang positif dan nyata, penyediaan berbagai masukan (input, serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi makin dalam memanfaatkan setiap peluang). Ketiga, memberdayakan berarti juga melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah.

Sebagai bentuk implementasi dari pemberian kekuatan (power) kepada masyarakat, maka pada umumnya pemberdayaan dilakukan kepada sekelompok orang yang dianggap belum memiliki kekuatan yang diperlukan untuk kemajuan masyarakat pesisir-nelayan. Dimensi pemberdayaan masyarakat pesisir-nelayan mestinya mengacu pada konsep keberlanjutan (Charles dan Satria, 2009). Pertama, keberlanjutan ekologis terwujud dari praktek perikanan yang tidak merusak lingkungan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir yang tidak melebihi daya dukung lingkungan. Kedua, keberlanjutan sosial ekonomi mengacu pada tercapainya kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat pesisir. Ketiga, keberlanjutan komunitas mengacu pada stabilitas sistem sosial, terjaminnya peran masyarakat dalam pembangunan, dan akses masyarakat pada sumberdaya baik untuk kepentingan pemanfaatan maupun pengelolaan. Empat, keberlanjutan institusi merupakan prasyarat bagi tercapainya tiga dimensi sebelumnya, yaitu keberlanjutan yang mencakup institusi politik (kapabilitas birokrasi desa), institusi sosial-ekonomi (keuangan desa dan pasar), dan institusi sumberdaya (pengelolaan sumberdaya).

Kerangka berpikir dalam proses pemberdayaan setidaknya mengandung tiga tujuan penting, yaitu: (1) menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, (2) memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat atau kelompok yang akan diberdayakan melalui peningkatan taraf pendidikan dan akses terhadap sumber-sumber kemajuan, dan (3) upaya melindungi (protect) terjadinya persaingan yang tidak seimbang, menciptakan keadilan serta menciptakan kebersamaan dan kemitraan antara yang sudah maju dengan yang belum berkembang. Pemberdayaan dengan menekankan kepada ketiga ketentuan tersebut diyakini merupakan strategi jitu dalam menekan angka kemiskinan (Jamasy, 2004).

Untuk menekan kemiskinan masyarakat dengan pendekatan pemberdayaan menurut analisis kritis Nugroho (Jamasy, 2004), ada enam syarat penting yang harus dipenuhi, yaitu: (1) menekan perasaan ketidakberdayaan (impotensi) masyarakat miskin bila berhadapan dengan struktur sosial politik. Langkah konkritnya adalah meningkatkan kesadaran kritis atas posisinya; (2) memutus hubungan-hubungan yang bersifat eksploitatif terhadap lapisan orang perlu dilakukan; (3) menanamkan rasa persamaan (egaliter) dengan memberikan gambaran bahwa kemiskinan bukanlah persoalan takdir tetapi sebagai penjelmaan dari persoalan konstruksi sosial; (4) merealisasikan perumusan pembangunan dengan melibatkan masyarakat miskin secara penuh (ini bisa tercapai jika komunikasi politik antara pemegang kekuasaan dengan kelompok strategis dan masyarakat miskin tidak mengalami distorsi; (5) perlunya pembangunan sosial dan budaya bagi masyarakat miskin (seperti perencanaan hidup, peningkatan produtivitas kerja dan kualitas kerja; dan (6) distribusi infrastruktur pembangunan yang lebih merata. Strategi pemberdayaan masyarakat pesisir meliputi: bentuk dukungan, peningkatan kapasitas manusia, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kemandirian berbasis sumberdaya alam lokal.

Menurut Bustang, (2008), bahwa pemberdayaan pada hakekatnya adalah upaya pemberian kesempatan, kewenangan dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di seluruh bidang, sesuai dengan profesi, peranan dan fungsinya. Dengan demikian pemberdayaan adalah pemberian accessibility, meliputi pemahaman masalah kebutuhan, penguasaan dan kemampuan untuk mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki terarah untuk perbaikan nasib, sedangkan masyarakat berdaya adalah masyarakat yang tahu, mengerti, paham, termotivasi, berkesempatan memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerja sama, tahu berbagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi dan mampu bertindak sesuai dengan situasi (Slamet, 2004).

Ciri-ciri masyarakat berdaya menurut Sumarjo, Pardosi dan Bustang, (2008), yaitu: (1) mampu memahami diri dan potensinya, (2) mampu merencanakan (mengantisipasi kondisi perubahan ke depan), (3) mampu mengarahkan dirinya sendiri, (4) memiliki kekuatan untuk berunding, (5) memiliki posisi tawar yang memadai dalam melakukan kerjasama yang saling menguntungkan, serta (6) mampu bertanggungjawab atas tindakannya. Selanjutnya Kartasasmita (1996) mengemukakan bahwa kemandirian adalah hakekat dari kemerdekaan. Kemandirian adalah aspek penting dalam falsafah pemabangunan. Kemandirian juga dapat diartikan sebagai perwujudan kemampuan seseorang untuk memanfaatkan potensi dirinya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan dicirikan oleh kemampuan dan kebebasan menentukan perilaku yang terbaik, sedang Ismawan (1994) mengartikan kemandirian sebagai kemampuan untuk memilih berbagai alternatif yang tersedia agar dapat digunakan untuk melangsungkan kehidupan yang serasi dan berkelanjutan. Berdasarkan kensep-konsep tersebut maka kemandirian kelompok dapat terjadi apabila kondisi kelompok tersebut menunjukan kedamisan yang ditandai dengan adanya partisipasi aktif yang terus menerus dari anggota kelompok.

Bustang. 2008. “Potensi Masyarakat dan Kelembagaan Lokal dalam Pemberdayaan Keluarga Miskin Pedesaan di Kabupaten Bone.” Disertasi. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Syarief E. 2001. Pembangunan Kelautan dalam Konteks Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. Bogor: IPB.

Tinggalkan komentar

Filed under Sosial Politik

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s