Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan, biasanya dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan, Perintah Eksekutif atau Dekrit Presiden. Nugroho (2011), mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh pemerintah.” Selain itu, ia juga mengatakan bahwa Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Van Meter dan Van Horn (1975), merumuskan proses implementasi kebijakan sebagai “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.

Van Meter dan Van Horn (1975), menekankan bahwa tahap implementasi tidak dimulai pada saat tujuan dan sasaran kebijakan publik ditetapkan, tetapi tahap implementasi baru terjadi selama proses legitimasi dilalui dan pengalokasian sumber daya, dana yang telah disepakati. Studi implementasi kebijakan menekankan pada pengujian faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran kebijakan.

Ada dua hal mengapa implementasi kebijakan pemerintah memiliki relevansi, yaitu: (1) memberikan masukan bagi pelaksanaan operasional program, sehingga dapat dideteksi apakah program berjalan sesuai dengan yang telah dirancang, serta mendeteksi kemungkinan tujuan kebijakan negatif yang ditimbulkan, (2) memberikan alternatif model pelaksanaan program yang lebih efektif. Udoji (1981), dengan tegas mengatakan bahwa “The execution of policies is as important if not more important than policy-making. Policies will remain dreams or blue print file jackets unless they are implemented” (pelaksanaan kebijaksanaan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijaksanaan. Kebijaksanaan-kebijaksanaan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan).

Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan (Grindle, 1980).  Dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai (sebagai hasil atau prestasi dari pelaksanaan kebijakan), oleh Dunsire (1978) menyebutnya sebagai implementation gap.

Secara jujur kita dapat mengatakan bahwa kebijakan negara apapun sebenarnya mengandung resiko untuk gagal.  Hogwood dan Gun (1986), telah membagi pengertian kegagalan kebijakan (policy failure) dalam dua kategori, yaitu kebijakan yang tidak terimplementasikan (non-implementation) dan implementasi yang tidak berhasil (unsuccessful implementation). Tidak terimplikasikan mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai rencana, mungkin karena pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaannya tidak mau bekerja sama.  Implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi mana kala suatu kebijakan dilaksanakan sesuai rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan (misalnya karena pergantian kekuasaan, bencana alam dan sebagainya) kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki.  Biasanya kebijakan yang memiliki resiko untuk gagal itu disebabkan oleh faktor-faktor berikut; pelaksanannya jelek (bad execution), kebijakannya sendiri jelek (bad policy) atau kebijakan itu bernasib jelek (bad luck).

Islamy (1991), menjelaskan bahwa tugas dan kewajiban pejabat dan badan-badan pemerintah bukan hanya dalam perumusan kebijakan negara, tetapi juga dalam pelaksanaan kebijakan. Keduanya sama-sama penting, tetapi dalam kenyataannya banyak pejabat dan badan-badan pemerintah lebih dominan peranannya dalam perumusan kebijakan, kurang dalam implementasi kebijakan, dan masih lemah sekali dalam menyebarluaskan kebijakan-kebijakan baru kepada masyarakat. Hal tersebut menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan kebijakan. Jeleknya proses komunikasi akan menjadi titik lemah dalam mencapai efektivitas pelaksanaan kebijaksanaan negara.

Anderson (1979) dalam Nawawi (2009), mengemukakan bahwa implementasi kebijakan dapat dilihat dari empat aspek, yaitu “Who is involved in policy implementation, the nature of administrative process, compliance with policy, and the effect of implementation on policy content and impact(siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan, dasar dari proses administrasi, kepatuhan kepada kebijakan, dan dampak implementasi pada isi kebijakan dan pengaruh dari kebijakan tersebut).

Setiap kebijakan yang telah ditetapkan pada saat akan diimplementasikan selalui didahului oleh penentuan unit pelaksana (governmental units), yaitu jajaran birokrasi publik mulai dari level atas sampai pada level birokrasi yang paling rendah. Aspek lain yang penting dalam implementasi kebijakan menurut Anderson adalah kepatuhan. Kepatuhan yaitu perilaku yang taat hukum. Kebijakan selalu berdasarkan hukum atau peraturan tertentu, maka pelaksanaan kebijakan juga harus taat kepada hukum yang mengaturnya. Untuk menumbuhkan kepatuhan dalam implementasi kebijakan, diperlukan sistem kontrol dan komunikasi yang terbuka, serta penyediaan sumber daya untuk melakukan pekerjaan.

Indiahono (2009), menjelaskan bahwa implementasi kebijakan menunjuk aktivitas menjalankan kebijakan dalam ranah senyatanya, baik yang digunakan oleh organ pemerintah maupun para pihak yang telah ditentukan dalam kebijakan.  Implementasi kebijakan sendiri biasanya ada yang disebut sebagai implementor, dan kelompok sasaran.  Implementor kebijakan adalah mereka yang secara resmi diakui sebagai individu/lembaga yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program di lapangan.  Kelompok sasarang adalah menunjuk para pihak yang dijadikan sebagai objek kebijakan.

Implementasi kebijakan adalah tahap yang penting dalam kebijakan.  Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil untuk menghasilkan output dan outcomes seperti yang telah direncanakan.  Output adalah keluaran kebijakan yang diharapkan dapat muncul sebagai keluaran langsung dari kebijakan.  Output biasanya dapat dilihat dalam waktu yang singkat pasca implementasi kebijakan.  Outcomes adalah dampak dari kebijakan, yang diharapkan dapat timbul setelah keluarnya output kebijakan.  Outcomes biasanya diukur setelah keluarnya output atau dalam waktu yang lama pasca implementasi kebijakan.

Dari berbagai pandangan para ahli tentang konsep implementasi, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan sesungguhnya merupakan sebuah tahapan yang sangat penting sebagai bentuk penterjemahan (baik tujuan, sasaran serta cara) dari pernyataan-pernyataan kebijakan yang dihasilkan oleh sistem politik yang kemudian ditransformasikan ke dalam tindakan-tindakan nyata yang dilakukan pemerintah atau pejabat publik dalam rangka mencapai maksud dan tujuan-tujuan dengan cara pengalokasian sumber-sumber daya yang dimiliki dalam pencapaian dan ditujukan bagi kepentingan publik.

(berbagai sumber)

Tinggalkan komentar

Filed under Sosial Politik

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s