Keterlibatan Publik Minim dalam Pembuatan Kebijakan

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Dalam Negeri menilai keterlibatan publik dalam pembuatan kebijakan masih sangat minim. Pelayanan publik belum standar dan mekanisme pengaduan belum ada.

“Pemerintah telah menetapkan standar pelayanan minimal dalam beberapa bidang dan perlu segera menetapkan SPM di bidang lain. Bila tidak menerapkan, sanksi dan mekanisme pengaduannya perlu dirumuskan,” tutur Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pembangunan Saut Situmorang dalam di sela-sela seminar nasional tentang sistem penyelesaian laporan atau pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah di Jakarta, Senin (12/12/2011).

Saut memberi contoh, bila pemda tidak menjalankan, pelayanan publik sesuai standar, semestinya ada sanski. Misalnya, pemerintah pusat mengambil alih layanan itu. Implikasinya mutu pelayanan terjamin dan kredibilitas pemda dipertanyakan.

Senin, 12 Desember 2011 | 15:34 WIB

http://www1.kompas.com/read/xml/2011/12/12/15342971/Keterlibatan.Publik.Minim.dalam.Pembuatan.Kebijakan

Tinggalkan komentar

Filed under Sosial Politik

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s