Kebijakan Publik

Dalam studi kepustakaan, ada beberapa pakar yang mengemukakan konsep tentang kebijakan publik. Thomas R. Dye dalam Nugroho (2011), mendefinisikan kebijakan publik sebagai “segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan dan hasil apa yang membuat kehidupan bersama tampil berbeda.” Sementara Harold Laswell mendefinisikan kebijakan publik “sebagai program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai dan praktik-praktik tertentu.”

Menurut David Easton dalam Wahab (2010), kebijakan negara diartikan sebagai pengalokasian nilai secara paksa dan sayah kepada anggota masyarakat. Dari pendapat tersebut, ada ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan negara yang bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan oleh orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik, yakni para ketua adat, ketua suku, eksekutif, legislatif, hakim , administrator, dan sebagainya. Merekalah orang-orang yang dalam keseharianya terlibat dalam urusan-urusan politik dan system politik dan dianggap oleh sebagian besar warga, sistem politik sebagai pihak yang bertanggung jawab atas urusan-urusan politik dan berhak mengambil tindakan tertentu sepanjang masih dalam batas-batas peran dan kewenangan mereka.

Dari pengertian kebijakan tersebut, membawa implikasi tertentu terhadap konsep kebijakan negara (Wahab, 2010), yaitu:

  1. Kebijakan negara lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujan dari pada perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan
  2. Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling terkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.
  3. Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu.
  4. Kebijakan negara mungkin berbentuk positif, mungkin pula negative.

Anderson (dalam Wahab, 2010) merumuskan kebijakan sebagai “langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.”

Selanjutnya, Mustopadidjaya merupakan “suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraaan tugas pemerintah negara dan pembangunan” (Wahab, 2010).

Dari berbagai pendapat para ahli di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah keseluruhan aktivitas pemerintah baik dilakukan sendiri maupun melalui berbagai badan yang lain, yang dimaksudkan untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat, dengan kata lain kebijakan publik ditempatkan sebagai “pengatur” dalam masyarakat.

(berbagai sumber)

Tinggalkan komentar

Filed under Sosial Politik

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s